Tahap Proses Demokratisasi

Sebagai situasi yang ideal, demokrasi tentu dicita-citakan oleh banyak kalangan. Akan tetapi, upaya menuju kehidupan demokrasi yang ideal merupakan proses yang tidak mudah. Proses menuju demokrasi inilah yang disebut demokratisasi. Demokratisasi dapat menjadi jalan keluar dari otoritasme karena proses ini akan memberikan hak-hak rakyat.

Demokratisasi biasanya diawali dengan adanya liberalisme (meluasnya kebebasan). Dalam tahap ini media massa diberikan kelonggaran sehingga tidak menghadapi ancaman pembredelan. Artinya, masyarakat cukup leluasa melakukan partisispasi sosial melalui organisasi, serta mulai berkembang adanya penghargaan terhadap keberagaman (pluralisme).

Meski demikian, nilai-nilai demokrasi belum diterapkan sepenuhnya, karena adalah adanya pembatasan hak-hak rakyat oleh negara (pemerintah) yang sedang berkuasa.

Semua pihak harus menyadari bahwa demokratisasi membutuhkan waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran dan kesabaran semua pihak agar tidak terjadi hambatan dalam proses penyelenggaraannya.

Jika pemerintahan yang berkuasa tidak mampu menjalankan agenda pembangunan sesuai harapan dan keinginan rakyat maka pergantian pemerintahan harus dilakukan sesuai dengan undang-undang dan tidak dilakukan dengan cara-cara kekerasan maupun kudeta.

4 Tahap Proses Demokratisasi

Sebagai sebuah proses, demokratisasi bukanlah suatu proses yang berjalan lurus dan mulus tahap demi tahap. Akan tetapi, umumnya melalui proses demokratisasi yang harus dilewati, antara lain sebagai berikut :

1. Tahap pembusukan Rezim Otoriter

Dalam tahap ini rezim yang lama akan mengalami kebangkrutan, akibat berbagai praktik, penyimpangan (korupsi, kolusi, dan nepotisme) ditubuh rezim tersebut.

2. Tahap Transisi

Merupakan periode penuh ketidakpuasan politik, dan penuh resiko adanya upaya pembelokan arah kembali ke pola rezim lama, walaupun disertai dengan berkembangnya cikal-bakal keluasaan otoriter lama.

3. Tahap Konsolidasi
Pada tahap konsolidasi mulai terbentuk konsensus dasar diantara elit politik mengenai aturan main dan lembaga-lembaga demokratis.

4. Tahap kematangan tatanan politik demokrasi
Tahap ini ditandai oleh proses evolusi budaya politik yang demokratis.(Source: sejarah-negara.com)

Komentar

Postingan Keren Lainnya

Kunci Jawaban E-Learning Kewarganegaraan Pertemuan 9

1. Keberadaan negara hukum Indonesia dalam arti material harus dimaknai bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dalam arti : a. Neo klasik b. Konservatif c. Statis d. Klasik e. Dinamis Jawaban : Dinamis 2. Konsep negara hukum dalam arti luas dapat dilihat pada tujuan negara yang terdapat dalam : a. Pasal 27 UUD 1945 b. Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV c. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 (amandemen ketiga) d. Pasal 33 UUD 1945 e. Pasal 28 UUD 1945 Jawaban : Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV 3. Konsepsi negara hukum indonesia dapat dimasukkan dalam konsep negara hukum dalam arti material atau negara hukum dalam arti luas. Ini adalah pendapat : a. Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo b. Mr. Muhammad Yamin c. Mustafa Kamal d. Winarno e. Moh. Hatta Jawaban : Winarno 4. Negara Indonesia sebagai negara hukum harus tampil progresif artinya : a. Dapat menyesuaikan perkembangan jaman b. Selalu berorientasi kemajuan c. Tidak pernah ketinggalan jaman d. Berfungsi sebagai pelindung masy

Baca selengkapnya

Penjelasan Teori Pluralis, Marxis, dan Sintesis Pada Sebuah Negara

Marilah kita mencoba menganalisis tabel tersebut menggunakan pandangan para pemikir tentang hubungan negara dan warga negara yang digolongkan menjadi tiga yaitu Pluralis, Marxis, dan Sintesis dari keduanya. Negara dan warga negara sebenarnya merupakan satu keping mata uang bersisi dua. Negara tidak mungkin ada tanpa warga negara, demikian pula tidak ada warga negara tanpa negara. Namun, persoalannya tidak sekedar masalah ontologis keberadaan keduanya, namun hubungan yang lebih relasional, misalnya apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya warga negara yang melayani negara. Hal ini terlihat ketika pejabat akan mengunjungi suatu daerah, maka warga sibuk menyiapkan berbagai macam untuk melayaninya. Pertanyaan lain, apakah negara mengontrol warga negara atau warga negara mengontrol negara? 1. Pluralis Kaum pluralis berpandangan bahwa negara itu bagaikan sebuah arena tempat berbagai golongan dalam masyarakat berlaga. Masyarakat berfungsi memberi arah pada kebijakan y

Baca selengkapnya

Kunci Jawaban Her Khusus Enterpreneur

1. Seorang wirausahawan yang berhasil, tidak menunda kesempatan yang dapat dimanfaatkan, menurut bygrave karakter ini disebut … Jawaban : Doers 2. Yang termasuk dalam komponen fix cost dalam financial budget adalah : Jawaban : Sewa tempat 3. Menurut bygrave seorang pengusaha memiliki berbagai karakteristik, salah satu karakteristik yang harus dimiliki pengusaha adalah dedication yang berarti … Jawaban : Bekerja tidak mengenal waktu 4. Devotion merupakan karakteristik wirausahawan yang berarti … Jawaban : Mencintai pekerjaan dan produk yang dihasilkan 5. Suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bsinis untuk menjual barang/jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskna dan menarik bagi penyandang dana”, adalah pengertian dari … Jawaban : Business plan 6. Analisis titik impas atau disebut break event point, dalam business plan Jawaban : Perencanaan permodalan 7. Dalam membuat gambaran singkat perusahaan terdapat misi perusahaan. Yang terdapa

Baca selengkapnya

Kunci Jawaban E-Learning Kewarganegaraan Pertemuan 4

1. Perdebatan Hak Asasi Manusia antara Soekarno, Soepomo, Mohammad Hatta, dan Mohammad Yamin terkait dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka umum dan seterusnya. Terjadi pada … a. Sidang PPKI b. Sidang umum PBB c. Rapat di lapangan IKADA d. Kongres Sumpah Pemuda e. Siding BPUPKI Jawaban : Sidang BPUPKI 2. Asas Hukum internasional yang didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya disebut asas … a. Kebangsaan b. Teritorial c. Proteksi d. Komunikasi e. Kepentingan umum Jawaban : Teritorial 3. Negara adalah serangkaian institusi yang dipakai kaum Borjuis untuk menjalankan kekuasaannya, disebut … a. Kaum Borjuis b. Kaum Kapitalis c. Teori Marxis d. Kaum Pluralis e. Teori Lenin Jawaban : Teori Marxis 4. Asas hukum internasional yang didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kehidupan masyarakat … a. Teritorial b. Naturalis c. Positivisme d. Kebangsaan e. Kepentingan umum Jawaban : Kepentingan umum 5. Subjek hukum internasional

Baca selengkapnya

Kunci Jawaban E-Learning Kewarganegaraan Pertemuan 2

1. Hakikat identitas nasional Indonesia adalah pancasila yang diaktualisasikan dalam berbagai kehidupan dan berbangsa. Aktualisasi tersebut terdapat dalam pembukaan Undang-undang 1945 alinea ke … a. Kelima b. Keempat c. Pertama d. Kedua e. Ketiga Jawaban : Keempat 2. Salah satu contoh nyata karakter yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain adalah … a. Kerja bakti bersama dan ronda b. Memiliki lambing Negara c. Bercocok tanam d. Negara kepulauan e. Pendidikan dasar 9 tahun Jawaban : Kerja bakti bersama dan ronda 3. Masalah integrasi nasional di Indonesia sangat kompleks dan multi dimensional, untuk mewujudkannya diperlukan keadilan dalam kebijakan pemerintah dengan tidak membedakan … a. Persatuan dan kesatuan bangsa b. Ras, suku, agama, dan bahasa c. Hakikat-hakikat bangsa d. Kebudayaan bangsa e. Nilai sejarah dan moral Jawaban : Ras, suku, agama, dan bahasa 4. Sumber identitas nasional BI di bawah ini kecuali … a. Pancasila b. Politik Indon

Baca selengkapnya

Halaman Nurdin

Cari Blog Ini