Tahap Proses Demokratisasi

Sebagai situasi yang ideal, demokrasi tentu dicita-citakan oleh banyak kalangan. Akan tetapi, upaya menuju kehidupan demokrasi yang ideal merupakan proses yang tidak mudah. Proses menuju demokrasi inilah yang disebut demokratisasi. Demokratisasi dapat menjadi jalan keluar dari otoritasme karena proses ini akan memberikan hak-hak rakyat.

Demokratisasi biasanya diawali dengan adanya liberalisme (meluasnya kebebasan). Dalam tahap ini media massa diberikan kelonggaran sehingga tidak menghadapi ancaman pembredelan. Artinya, masyarakat cukup leluasa melakukan partisispasi sosial melalui organisasi, serta mulai berkembang adanya penghargaan terhadap keberagaman (pluralisme).

Meski demikian, nilai-nilai demokrasi belum diterapkan sepenuhnya, karena adalah adanya pembatasan hak-hak rakyat oleh negara (pemerintah) yang sedang berkuasa.

Semua pihak harus menyadari bahwa demokratisasi membutuhkan waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran dan kesabaran semua pihak agar tidak terjadi hambatan dalam proses penyelenggaraannya.

Jika pemerintahan yang berkuasa tidak mampu menjalankan agenda pembangunan sesuai harapan dan keinginan rakyat maka pergantian pemerintahan harus dilakukan sesuai dengan undang-undang dan tidak dilakukan dengan cara-cara kekerasan maupun kudeta.

4 Tahap Proses Demokratisasi

Sebagai sebuah proses, demokratisasi bukanlah suatu proses yang berjalan lurus dan mulus tahap demi tahap. Akan tetapi, umumnya melalui proses demokratisasi yang harus dilewati, antara lain sebagai berikut :

1. Tahap pembusukan Rezim Otoriter

Dalam tahap ini rezim yang lama akan mengalami kebangkrutan, akibat berbagai praktik, penyimpangan (korupsi, kolusi, dan nepotisme) ditubuh rezim tersebut.

2. Tahap Transisi

Merupakan periode penuh ketidakpuasan politik, dan penuh resiko adanya upaya pembelokan arah kembali ke pola rezim lama, walaupun disertai dengan berkembangnya cikal-bakal keluasaan otoriter lama.

3. Tahap Konsolidasi
Pada tahap konsolidasi mulai terbentuk konsensus dasar diantara elit politik mengenai aturan main dan lembaga-lembaga demokratis.

4. Tahap kematangan tatanan politik demokrasi
Tahap ini ditandai oleh proses evolusi budaya politik yang demokratis.(Source: sejarah-negara.com)

Komentar

Postingan Keren Lainnya

Review Novel : Pangeran Palsu

Judul : The False Prince (The Ascendance Trilogy #1) Penulis : Jennifer A. Nielsen Penerjemah : Cindy Kristanto Penyunting : Primadonna Angela Penerbit : Gramedia Pustaka Utama Cetakan 1, September 2013 Tebal : 392 halaman ISBN : 978-979-229-832-1 Langsung saja, awalnya waktu saya sedang bersama teman lagi buka laptop karena waktu itu kalo ngga salah saya minta dia download aplikasi buat laptop saya, tapi saya ngga mau nyebutin aplikasi apa, teman saya langsung pegang laptop saya dan membuka folder demi folder, kebetulan dia menemukan folder saya yang isinya artikel buat nulis di blog, dan langsung saya ceritakan ke teman saya kalo sekarang saya lagi belajar nulis artikel di blog, nah kebetulan artikel yang saya tulis itu berasal dari buku persis istilahnya copy paste. Buku itu baru beli beberapa waktu yang lalu di toko buku yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu Gramedia. Setelah teman saya mengetahui kalo saya suka baca buku, padahal itu buku pertama yang saya baca...

Baca selengkapnya

Penjelasan Teori Pluralis, Marxis, dan Sintesis Pada Sebuah Negara

Marilah kita mencoba menganalisis tabel tersebut menggunakan pandangan para pemikir tentang hubungan negara dan warga negara yang digolongkan menjadi tiga yaitu Pluralis, Marxis, dan Sintesis dari keduanya. Negara dan warga negara sebenarnya merupakan satu keping mata uang bersisi dua. Negara tidak mungkin ada tanpa warga negara, demikian pula tidak ada warga negara tanpa negara. Namun, persoalannya tidak sekedar masalah ontologis keberadaan keduanya, namun hubungan yang lebih relasional, misalnya apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya warga negara yang melayani negara. Hal ini terlihat ketika pejabat akan mengunjungi suatu daerah, maka warga sibuk menyiapkan berbagai macam untuk melayaninya. Pertanyaan lain, apakah negara mengontrol warga negara atau warga negara mengontrol negara? 1. Pluralis Kaum pluralis berpandangan bahwa negara itu bagaikan sebuah arena tempat berbagai golongan dalam masyarakat berlaga. Masyarakat berfungsi memberi arah pada kebijakan y...

Baca selengkapnya

Kunci Jawaban E-Learning Kewarganegaraan Pertemuan 7 Kuis Pra UTS

1. Identitas nasional indonesia menunjuk pada identitas-identitas yang bersifat nasional, bersifat buatan karena dibentuk dan disepakati dan sekunder karena … a. Sekedar pengelompokan berdasar ras, agama, budaya, Bahasa dan sebagainya b. Peraturan perundang-undangan lainnya c. Sebelumnya sudah terdapat identitas kesukubangsaan dalam diri bangsa Indonesia d. Konvensi/kebiasaan e. Dibentuk dan disepakati Jawaban : Sebelumnya sudah terdapat identitas kesukubangsaan dalam diri bangsa Indonesia 2. Hal-hal yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa antara lain … a. Keanekaragaman suku bangsa, budaya, adat isti adat serta agama b. Tidak terjadinya kesalahpahaman antar individu c. Kurang seimbangnya antara pembangunan material dengan pembangunan spiritual d. Pembangunan nasional yang kurang merata e. Banyak kebudayaan asing yang diserap oleh bangsa Indonesia Jawaban : Kurang seimbangnya antara pembangunan material dengan pembangunan spiritual 3. Secara politis, pendidikan k...

Baca selengkapnya

Kunci Jawaban E-Learning Kewarganegaraan Pertemuan 4

1. Perdebatan Hak Asasi Manusia antara Soekarno, Soepomo, Mohammad Hatta, dan Mohammad Yamin terkait dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka umum dan seterusnya. Terjadi pada … a. Sidang PPKI b. Sidang umum PBB c. Rapat di lapangan IKADA d. Kongres Sumpah Pemuda e. Siding BPUPKI Jawaban : Sidang BPUPKI 2. Asas Hukum internasional yang didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya disebut asas … a. Kebangsaan b. Teritorial c. Proteksi d. Komunikasi e. Kepentingan umum Jawaban : Teritorial 3. Negara adalah serangkaian institusi yang dipakai kaum Borjuis untuk menjalankan kekuasaannya, disebut … a. Kaum Borjuis b. Kaum Kapitalis c. Teori Marxis d. Kaum Pluralis e. Teori Lenin Jawaban : Teori Marxis 4. Asas hukum internasional yang didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kehidupan masyarakat … a. Teritorial b. Naturalis c. Positivisme d. Kebangsaan e. Kepentingan umum Jawaban : Kepentingan umum 5. Subjek hukum internasional...

Baca selengkapnya

Kunci Jawaban E-Learning Kewarganegaraan Pertemuan 10

1. Latar belakang munculnya konsep wawasan nusantara adalah karakteristik wilayah nusantara sebagai suatu wilayah negara yang berasaskan: a. Antariksa b. Antartika c. Benua d. Samudera e. Kepulauan Jawaban : Kepulauan 2. Suatu negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dapat mencakup pulau-pulau lain disebut: a. Negara samudera b. Negara antariksa c. Negara antartika d. Negara kepulauan e. Negara benua Jawaban : Negara kepulauan 3. Salah satu wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil diukur dari garis pangkal disebut: a. Landasan kontinen b. Negara kepulauan c. Zona ekonomi eksklusif d. Perairan pedalaman e. Laut teritorial Jawaban : Laut teritorial 4. Wawasan berasal dari kata “wawas” yang artinya: a. Tujuan b. Perilaku c. Memandang d. Waspada e. Tindakan Jawaban : Memandang 5. Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan daa kemanusiaan yang luhur dengan jelas tertuang di dalam: a. NKRI b...

Baca selengkapnya

Halaman Nurdin

Cari Blog Ini