Langsung ke konten utama

Kunci Jawaban E-Learning Kewarganegaraan Pertemuan 14





1. Krisis pemerintahan nasional, baikkarena persoalan suksesi maupun jatuh bangunnya pemerintahan karena lemahnya konstitusi adalah salah satu penyebab konflik kedaerahan menurut pendapat …
a. Hildred Geertz
b. Assegaf
c. Nasikun
d. Stedman
e. Skinner
Jawaban : Stedman

2. Dalam rangka mengupayakan terwujudnya integrasi nasional yang mantap ada beberapa strategi yang mungkin ditempuh, di antaranya …
a. Strategi monogopoli
b. Strategi animisme
c. Startegi alam semesta
d. Strategi akulturasi
e. Strategi ateisme
Jawaban : Strategi akulturasi

3. Integrasi nasional dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi vertical dan …
a. Dimensi horizontal
b. Dimensi diagonal
c. Dimensi kultur
d. Dimensi alamiah
e. Dimensi lahiriah
Jawaban : Dimensi horizontal

4. Upaya mewujudkan integrasi dengan menjembatani perbedaan antar kelompok dalam masyarakat, disebut …
a. Penyatuan
b. Integrasi horizontal
c. Integrasi wilayah
d. Integrasi politik
e. Integrasi sosial
Jawaban : Integrasi wilayah

5. Proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih sehingga memunculkan kebudayaan yang baru, di mana ciri-ciri budaya asli pembentuknya masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut, disebut
a. Peleburan
b. Integrasi
c. Akulturasi
d. Asimilasi
e. Pluralis
Jawaban : Akulturasi

6. Upaya mewujudkan integrasi dengan menjembatani perbedaan-perbedaan antara pemerintah dan rakyat, disebut …
a. Integrasi wilayah
b. Integrasi sosial
c. Integrasi territorial
d. Integrasi politik
e. Penyatuan
Jawaban : Integrasi politik

7. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti …
a. Kegagalan dalam untuk merdeka
b. Kegagalan mayarakat sendiri
c. Kegagalan dalam meningkatkan keamanan
d. Kegagalan untuk membangun kejayaan nasional
e. Kegagalan daerah itu sendiri
Jawaban : Kegagalan untuk membangun kejayaan nasional

8. Good governance menggambarkan perubahan peran pemerintah dari memberikan pelayanan pada masyarakat menjadi …
a. Regulator
b. Isolator
c. Dinamisator
d. Fasilitator
e. Inisiator
Jawaban : Fasilitator

9. Salah satu hambatan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yaitu …
a. Sentralisasi pemerintahan
b. Lemahnya kontrol wakil rakyat
c. Kuatnya aparatur birokrasi
d. Struktur permintaan yang berjenjang
e. Desentralisasi pemerintahan
Jawaban : Lemahnya kontrol wakil rakyat

10. Pandangan bahwa setiap kebudayaan memiliki nilai dan kedudukan yang sama dengan kebudayaan lain, sehingga setiap kebudayaan berhak mendapatkan tempat sebagaimana kebudayaan lainnya, disebut …
a. Primordialis
b. Sosialis
c. Pluralis
d. Bhineka tunggal ika
e. Multikulturalis
Jawaban : Multikulturalis

Komentar

Postingan Keren Lainnya

Review Novel : Pangeran Palsu

Judul : The False Prince (The Ascendance Trilogy #1) Penulis : Jennifer A. Nielsen Penerjemah : Cindy Kristanto Penyunting : Primadonna Angela Penerbit : Gramedia Pustaka Utama Cetakan 1, September 2013 Tebal : 392 halaman ISBN : 978-979-229-832-1 Langsung saja, awalnya waktu saya sedang bersama teman lagi buka laptop karena waktu itu kalo ngga salah saya minta dia download aplikasi buat laptop saya, tapi saya ngga mau nyebutin aplikasi apa, teman saya langsung pegang laptop saya dan membuka folder demi folder, kebetulan dia menemukan folder saya yang isinya artikel buat nulis di blog, dan langsung saya ceritakan ke teman saya kalo sekarang saya lagi belajar nulis artikel di blog, nah kebetulan artikel yang saya tulis itu berasal dari buku persis istilahnya copy paste. Buku itu baru beli beberapa waktu yang lalu di toko buku yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu Gramedia. Setelah teman saya mengetahui kalo saya suka baca buku, padahal itu buku pertama yang saya baca...

Penjelasan Teori Pluralis, Marxis, dan Sintesis Pada Sebuah Negara

Marilah kita mencoba menganalisis tabel tersebut menggunakan pandangan para pemikir tentang hubungan negara dan warga negara yang digolongkan menjadi tiga yaitu Pluralis, Marxis, dan Sintesis dari keduanya. Negara dan warga negara sebenarnya merupakan satu keping mata uang bersisi dua. Negara tidak mungkin ada tanpa warga negara, demikian pula tidak ada warga negara tanpa negara. Namun, persoalannya tidak sekedar masalah ontologis keberadaan keduanya, namun hubungan yang lebih relasional, misalnya apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya warga negara yang melayani negara. Hal ini terlihat ketika pejabat akan mengunjungi suatu daerah, maka warga sibuk menyiapkan berbagai macam untuk melayaninya. Pertanyaan lain, apakah negara mengontrol warga negara atau warga negara mengontrol negara? 1. Pluralis Kaum pluralis berpandangan bahwa negara itu bagaikan sebuah arena tempat berbagai golongan dalam masyarakat berlaga. Masyarakat berfungsi memberi arah pada kebijakan y...

Kunci Jawaban E-Learning Kewarganegaraan Pertemuan 7 Kuis Pra UTS

1. Identitas nasional indonesia menunjuk pada identitas-identitas yang bersifat nasional, bersifat buatan karena dibentuk dan disepakati dan sekunder karena … a. Sekedar pengelompokan berdasar ras, agama, budaya, Bahasa dan sebagainya b. Peraturan perundang-undangan lainnya c. Sebelumnya sudah terdapat identitas kesukubangsaan dalam diri bangsa Indonesia d. Konvensi/kebiasaan e. Dibentuk dan disepakati Jawaban : Sebelumnya sudah terdapat identitas kesukubangsaan dalam diri bangsa Indonesia 2. Hal-hal yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa antara lain … a. Keanekaragaman suku bangsa, budaya, adat isti adat serta agama b. Tidak terjadinya kesalahpahaman antar individu c. Kurang seimbangnya antara pembangunan material dengan pembangunan spiritual d. Pembangunan nasional yang kurang merata e. Banyak kebudayaan asing yang diserap oleh bangsa Indonesia Jawaban : Kurang seimbangnya antara pembangunan material dengan pembangunan spiritual 3. Secara politis, pendidikan k...

Kunci Jawaban E-Learning Kewarganegaraan Pertemuan 4

1. Perdebatan Hak Asasi Manusia antara Soekarno, Soepomo, Mohammad Hatta, dan Mohammad Yamin terkait dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka umum dan seterusnya. Terjadi pada … a. Sidang PPKI b. Sidang umum PBB c. Rapat di lapangan IKADA d. Kongres Sumpah Pemuda e. Siding BPUPKI Jawaban : Sidang BPUPKI 2. Asas Hukum internasional yang didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya disebut asas … a. Kebangsaan b. Teritorial c. Proteksi d. Komunikasi e. Kepentingan umum Jawaban : Teritorial 3. Negara adalah serangkaian institusi yang dipakai kaum Borjuis untuk menjalankan kekuasaannya, disebut … a. Kaum Borjuis b. Kaum Kapitalis c. Teori Marxis d. Kaum Pluralis e. Teori Lenin Jawaban : Teori Marxis 4. Asas hukum internasional yang didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kehidupan masyarakat … a. Teritorial b. Naturalis c. Positivisme d. Kebangsaan e. Kepentingan umum Jawaban : Kepentingan umum 5. Subjek hukum internasional...

Kunci Jawaban E-Learning Kewarganegaraan Pertemuan 10

1. Latar belakang munculnya konsep wawasan nusantara adalah karakteristik wilayah nusantara sebagai suatu wilayah negara yang berasaskan: a. Antariksa b. Antartika c. Benua d. Samudera e. Kepulauan Jawaban : Kepulauan 2. Suatu negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dapat mencakup pulau-pulau lain disebut: a. Negara samudera b. Negara antariksa c. Negara antartika d. Negara kepulauan e. Negara benua Jawaban : Negara kepulauan 3. Salah satu wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil diukur dari garis pangkal disebut: a. Landasan kontinen b. Negara kepulauan c. Zona ekonomi eksklusif d. Perairan pedalaman e. Laut teritorial Jawaban : Laut teritorial 4. Wawasan berasal dari kata “wawas” yang artinya: a. Tujuan b. Perilaku c. Memandang d. Waspada e. Tindakan Jawaban : Memandang 5. Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan daa kemanusiaan yang luhur dengan jelas tertuang di dalam: a. NKRI b...