Langsung ke konten utama

Kunci Jawaban E-Learning Kewarganegaraan Pertemuan 14





1. Krisis pemerintahan nasional, baikkarena persoalan suksesi maupun jatuh bangunnya pemerintahan karena lemahnya konstitusi adalah salah satu penyebab konflik kedaerahan menurut pendapat …
a. Hildred Geertz
b. Assegaf
c. Nasikun
d. Stedman
e. Skinner
Jawaban : Stedman

2. Dalam rangka mengupayakan terwujudnya integrasi nasional yang mantap ada beberapa strategi yang mungkin ditempuh, di antaranya …
a. Strategi monogopoli
b. Strategi animisme
c. Startegi alam semesta
d. Strategi akulturasi
e. Strategi ateisme
Jawaban : Strategi akulturasi

3. Integrasi nasional dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi vertical dan …
a. Dimensi horizontal
b. Dimensi diagonal
c. Dimensi kultur
d. Dimensi alamiah
e. Dimensi lahiriah
Jawaban : Dimensi horizontal

4. Upaya mewujudkan integrasi dengan menjembatani perbedaan antar kelompok dalam masyarakat, disebut …
a. Penyatuan
b. Integrasi horizontal
c. Integrasi wilayah
d. Integrasi politik
e. Integrasi sosial
Jawaban : Integrasi wilayah

5. Proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih sehingga memunculkan kebudayaan yang baru, di mana ciri-ciri budaya asli pembentuknya masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut, disebut
a. Peleburan
b. Integrasi
c. Akulturasi
d. Asimilasi
e. Pluralis
Jawaban : Akulturasi

6. Upaya mewujudkan integrasi dengan menjembatani perbedaan-perbedaan antara pemerintah dan rakyat, disebut …
a. Integrasi wilayah
b. Integrasi sosial
c. Integrasi territorial
d. Integrasi politik
e. Penyatuan
Jawaban : Integrasi politik

7. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti …
a. Kegagalan dalam untuk merdeka
b. Kegagalan mayarakat sendiri
c. Kegagalan dalam meningkatkan keamanan
d. Kegagalan untuk membangun kejayaan nasional
e. Kegagalan daerah itu sendiri
Jawaban : Kegagalan untuk membangun kejayaan nasional

8. Good governance menggambarkan perubahan peran pemerintah dari memberikan pelayanan pada masyarakat menjadi …
a. Regulator
b. Isolator
c. Dinamisator
d. Fasilitator
e. Inisiator
Jawaban : Fasilitator

9. Salah satu hambatan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yaitu …
a. Sentralisasi pemerintahan
b. Lemahnya kontrol wakil rakyat
c. Kuatnya aparatur birokrasi
d. Struktur permintaan yang berjenjang
e. Desentralisasi pemerintahan
Jawaban : Lemahnya kontrol wakil rakyat

10. Pandangan bahwa setiap kebudayaan memiliki nilai dan kedudukan yang sama dengan kebudayaan lain, sehingga setiap kebudayaan berhak mendapatkan tempat sebagaimana kebudayaan lainnya, disebut …
a. Primordialis
b. Sosialis
c. Pluralis
d. Bhineka tunggal ika
e. Multikulturalis
Jawaban : Multikulturalis

Komentar

Postingan Keren Lainnya

Kunci Jawaban E-Learning Kewarganegaraan Pertemuan 9

1. Keberadaan negara hukum Indonesia dalam arti material harus dimaknai bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dalam arti : a. Neo klasik b. Konservatif c. Statis d. Klasik e. Dinamis Jawaban : Dinamis 2. Konsep negara hukum dalam arti luas dapat dilihat pada tujuan negara yang terdapat dalam : a. Pasal 27 UUD 1945 b. Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV c. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 (amandemen ketiga) d. Pasal 33 UUD 1945 e. Pasal 28 UUD 1945 Jawaban : Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV 3. Konsepsi negara hukum indonesia dapat dimasukkan dalam konsep negara hukum dalam arti material atau negara hukum dalam arti luas. Ini adalah pendapat : a. Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo b. Mr. Muhammad Yamin c. Mustafa Kamal d. Winarno e. Moh. Hatta Jawaban : Winarno 4. Negara Indonesia sebagai negara hukum harus tampil progresif artinya : a. Dapat menyesuaikan perkembangan jaman b. Selalu berorientasi kemajuan c. Tidak pernah ketinggalan jaman d. Berfungsi sebagai pelindung masy

Penjelasan Teori Pluralis, Marxis, dan Sintesis Pada Sebuah Negara

Marilah kita mencoba menganalisis tabel tersebut menggunakan pandangan para pemikir tentang hubungan negara dan warga negara yang digolongkan menjadi tiga yaitu Pluralis, Marxis, dan Sintesis dari keduanya. Negara dan warga negara sebenarnya merupakan satu keping mata uang bersisi dua. Negara tidak mungkin ada tanpa warga negara, demikian pula tidak ada warga negara tanpa negara. Namun, persoalannya tidak sekedar masalah ontologis keberadaan keduanya, namun hubungan yang lebih relasional, misalnya apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya warga negara yang melayani negara. Hal ini terlihat ketika pejabat akan mengunjungi suatu daerah, maka warga sibuk menyiapkan berbagai macam untuk melayaninya. Pertanyaan lain, apakah negara mengontrol warga negara atau warga negara mengontrol negara? 1. Pluralis Kaum pluralis berpandangan bahwa negara itu bagaikan sebuah arena tempat berbagai golongan dalam masyarakat berlaga. Masyarakat berfungsi memberi arah pada kebijakan y

Kunci Jawaban Her Khusus Enterpreneur

1. Seorang wirausahawan yang berhasil, tidak menunda kesempatan yang dapat dimanfaatkan, menurut bygrave karakter ini disebut … Jawaban : Doers 2. Yang termasuk dalam komponen fix cost dalam financial budget adalah : Jawaban : Sewa tempat 3. Menurut bygrave seorang pengusaha memiliki berbagai karakteristik, salah satu karakteristik yang harus dimiliki pengusaha adalah dedication yang berarti … Jawaban : Bekerja tidak mengenal waktu 4. Devotion merupakan karakteristik wirausahawan yang berarti … Jawaban : Mencintai pekerjaan dan produk yang dihasilkan 5. Suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bsinis untuk menjual barang/jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskna dan menarik bagi penyandang dana”, adalah pengertian dari … Jawaban : Business plan 6. Analisis titik impas atau disebut break event point, dalam business plan Jawaban : Perencanaan permodalan 7. Dalam membuat gambaran singkat perusahaan terdapat misi perusahaan. Yang terdapa

Kunci Jawaban E-Learning Kewarganegaraan Pertemuan 4

1. Perdebatan Hak Asasi Manusia antara Soekarno, Soepomo, Mohammad Hatta, dan Mohammad Yamin terkait dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka umum dan seterusnya. Terjadi pada … a. Sidang PPKI b. Sidang umum PBB c. Rapat di lapangan IKADA d. Kongres Sumpah Pemuda e. Siding BPUPKI Jawaban : Sidang BPUPKI 2. Asas Hukum internasional yang didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya disebut asas … a. Kebangsaan b. Teritorial c. Proteksi d. Komunikasi e. Kepentingan umum Jawaban : Teritorial 3. Negara adalah serangkaian institusi yang dipakai kaum Borjuis untuk menjalankan kekuasaannya, disebut … a. Kaum Borjuis b. Kaum Kapitalis c. Teori Marxis d. Kaum Pluralis e. Teori Lenin Jawaban : Teori Marxis 4. Asas hukum internasional yang didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kehidupan masyarakat … a. Teritorial b. Naturalis c. Positivisme d. Kebangsaan e. Kepentingan umum Jawaban : Kepentingan umum 5. Subjek hukum internasional

Kunci Jawaban E-Learning Kewarganegaraan Pertemuan 2

1. Hakikat identitas nasional Indonesia adalah pancasila yang diaktualisasikan dalam berbagai kehidupan dan berbangsa. Aktualisasi tersebut terdapat dalam pembukaan Undang-undang 1945 alinea ke … a. Kelima b. Keempat c. Pertama d. Kedua e. Ketiga Jawaban : Keempat 2. Salah satu contoh nyata karakter yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain adalah … a. Kerja bakti bersama dan ronda b. Memiliki lambing Negara c. Bercocok tanam d. Negara kepulauan e. Pendidikan dasar 9 tahun Jawaban : Kerja bakti bersama dan ronda 3. Masalah integrasi nasional di Indonesia sangat kompleks dan multi dimensional, untuk mewujudkannya diperlukan keadilan dalam kebijakan pemerintah dengan tidak membedakan … a. Persatuan dan kesatuan bangsa b. Ras, suku, agama, dan bahasa c. Hakikat-hakikat bangsa d. Kebudayaan bangsa e. Nilai sejarah dan moral Jawaban : Ras, suku, agama, dan bahasa 4. Sumber identitas nasional BI di bawah ini kecuali … a. Pancasila b. Politik Indon